Pada tahun 2025, sejumlah laporan media dan perbincangan di media sosial menyoroti dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) selama masa jabatan Nadiem Makarim. Meskipun hingga kini tidak ada bukti yang secara langsung mengaitkan Nadiem secara pribadi, beberapa program besar kementerian menjadi bahan evaluasi dan audit oleh lembaga pengawas negara.
Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain:
Anggaran Platform Digital Pendidikan yang dinilai tidak transparan.
Dugaan markup dalam pengadaan perangkat TIK untuk sekolah.
Kurangnya pengawasan pada program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
Audit internal menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan dana operasional.
Namun, sebagian besar kasus ini belum terbukti secara hukum dan masih dalam tahap penyelidikan atau audit.
Nadiem Makarim dan Kemendikbudristek menyatakan bahwa kementerian bersikap transparan dan akan bekerja sama dengan BPK dan KPK.
Nadiem mengklaim bahwa transformasi digital yang dilakukan kementerian memiliki risiko tetapi juga nilai inovasi yang tinggi.
Tidak ada penetapan tersangka kepada pejabat tinggi hingga artikel ini ditulis.
Masyarakat dan pengamat mendesak adanya reformasi tata kelola anggaran pendidikan.
Sejumlah LSM menuntut audit menyeluruh atas proyek strategis kementerian.
Isu ini memengaruhi kepercayaan terhadap program digitalisasi sekolah.
Wikipedia: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia
Laporan resmi BPK RI dan pernyataan KPK
Kompas, Tempo, CNN Indonesia, Tirto
Laporan dan opini dari ICW (Indonesia Corruption Watch)